BAGAIMANA MEMBENAHI HUKUM EKONOMI DIINDONESIA
Hokum ekonomi diindonesia itu sudah
banyak peraturan yang hanya dibuat undang-undangnyaa tetapi tidak dijalankan
dengan baik, sudah sejak jaman reformasi hokum tidak terlalu berlaku
diindonesia. Banyak Orang orang yang kaya bisa membeli hokum dengan tanpa
mereka takut dengan aparat aparat yang berwajib. Dan agak sulit juga mencari
orang orang jujur diindonesia termasuk aparat hokum diindonesia yang jujur,
baik aparat kepolisian maupun aparat aparat lainnyaa.
Mungkin dengan memiliki bnyak orang
jujur diidonesia ini mungkin akan membuat hukum diindonesia sedikit lebih baik
(engga bisa berharap terlalu banyak). Walaupun banyak peraturan diindonesia
yang sudah direvisi atau diubah tentang hukumekonomi tetapi masih banyak orang
orang berduit bisa membeli hokum tersebut. Banyak sekali kasus hukum
diindonesia yang terselasikan dan terabaikan.
Korupsi merupakan penyakit masyarakat
yang sangat kronis dan sangat merugikan Negara. Dan banyak lembaga-lembaga
hokum yang tidak berfungsi karena lemahnya hokum diindonesia. Banyak kasus yang
kecil dibesar-besarkan dan kasus yang besar dikecil-kecilkan. Mungkin
dikarenakan hukuman diindonesia bisa dibeli dan hukum diindonesia tidak jalan
seperti semestinyaa. Banyak sekali kasus-kasus besar yamg terabaikan dan belum
terselesaikan seperti kasus BANK CENTURY yang merugikan Negara triliunan dan
kasus BLBI dan masih bnyak kasus-kasus lain yang mungkin didaerah daerah juga
sudah banyak korupsi yang belum terendus dan terselesaikan, malah kasus-kasus
kecil sepeti mencuri buah coklat, semangka itu yang kayaknya lebih diutmakan. Sekarang
bertambah lagi dengan kasus hambalang.
Mungkin dengan memberi pendidikn hokum
yang baik kepada masyarakat, masyarakat akan mengerti tentang hokum diindonesia,
dengan memberi pendidikan hokum yang baik juga kepada aparat aparat yang
membuat hukuman tetepi tidak mematuhi hokum, membuat para aparat agar takut
untuk korupsi agar wilayah hokum tidak terlibat hukum. Kepada anggota DPR yang
membuat dan mengesahkan undang undang, harus dipelajari betul undang undng yng akan
dibuat, jangan asal buat lalu jadi terus main sah sah ajaaa. Dipelajari baik
buruknyaaa dan hukuman yang pantas dengan apa yang dia lakukan, misalnyaa yang
korupsi dihukum sangat berat disbanding maling jemuran atau maling ayam yang
mencuri hanyaa untuk mencari sesuap nasi.
Dan pemerintah mesti membuat peraturan
yang jelas untuk kasus kasus korupsi yang jumlahnyaa kecil sampai yang
jumlahnya yang sangat besar, misalnyaaa dimiskinkan dan semua aset asset yang
dia punyaa di sita semua. Dan mungkin gaji gaji para pegawai negeri dinaikan
agar mengurangi korupsi dijajaran pegawai pegawai tersebut.
untuk meningkatkan daya saing, politik
hukum Indonesia mengarah kepada pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan stabil, mengatur permasalahan yang
berkaitan dengan ekonomi, serta menciptakan kepastian investasi, terutama
penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk
menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu
menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui
pembaharuan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum
yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM),
kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,
ketertiban dan kesejahteraan, dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib,
teratur, lancar dan berdaya saing global.
Oleh
karena itu kita sebagai penerus bangsa juga berbuat agar bangsa ini terbebas
dari masalah masalah didalam hokum ekonomi, ini termasuk pekerjaan yang agak
sulit, karena kebudayaan sudah turun temurun. Semua ini menjadi sebuah
pekerjaan rumah untuk kita generasi penerus bangsa untuk mengembalikan kejayaan
dan kemakmuran di Negara kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar